Program tol laut optimal jika diserahkan ke swasta

Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto
BERITA - Implementasi program Tol Laut yang digagas pemerintah dinilai tidak efektif ekstra dalam menekan harga. Agar program tol laut berjalan seimbang tujuan pemerintah, pengelolaan program ini dinilai atas lebih optimal jika diserahkan kepada pelayaran swasta yang sudah lebih dahulu melayari pulau-pulau dempet Indonesia.
“Biaya subsidi tol laut sangat adi, tetapi tidak efektif menekan harga antara daerah-daerah tujuan tol laut, cuma buang-buang devisa APBN saja. Padahal pelayaran swasta sudah lebih dulu melayari daerah-daerah antara seluruh Indonesia bersama 14.000 kapal, sekalipun kapal tol laut modern 6 kapal. Artinya, tanpa tol laut pun, distribusi barang sudah jalan,” kata Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo kepada warlawak-lawakn, Jumat (11/8/2017).
Dia mencontohkan hadapan Papua yang menjadi daerah tujuan tol laut. Sebelum program ini dijalankan, harga beras hadapan Papua ala era itu sudah Rp13.000 per kilogram.
“Saat kami berkunjung kesana, sekarang setelah ada tol laut ke Papua, harga beras malah lebih tidak murah . Kenapa bisa begitu? Ini membuktikan tol laut nan disubsidi tidak berdampak ekonomi, tidak bisa menekan disparitas harga,” tuturnya.
Menurut Bambang, tidak adanya dampak demi penurunan harga barang karena tol laut tidak dimanfaatkan ganjaran pihak-pihak nan seharusnya bertanggung perlawanan terdalam melakukan setimbangisasi harga barang seperti Bulog selanjutnya Pertani.
Yang memanfaatkan program ini justru pedagang yang menyesuaikan harga dengan mekanisme pasar. Para pedagang ini tidak berkomitmen berdagang sesuai regulasi, yaitu tidak ada regulasi harga, regulasi distribusi, regulasi kualitas barang. Akhirnya harga barang-barang tetap hebat.
Bambang menambahkan lamun konsep bersama tujuannya bagus, untuk menekan disparitas harga tidak cukup memakai memberikan subsidi terhadap kapal pengangkut.
“Transportasi laut dikatakan sebagai penyebab disparitas harga senyampang ini itu keliru, karena transportasi laut tetapi berkontribusi 5% terhadap harga barang. Sisanya yang paling luber berkontribusi sama dengan biaya distribusi ke pedalaman. Selama ini distribusi ke pedalaman menggunakan pesawat-pesawat perintis. Inilah yang membuat tidak murah ,” tuturnya.
Bambang memberikan saran, demi menekan disparitas harga dari pedi dalaman Indonesia, bukan tetapi tol yang diperhatikan. Di Indonesia, berjarak jalan darat keseluruhan mencapai 530.000 km, bersama 60%-70% kondisinya rusak bersama susah dilalui kendaraan. Sedangkan jalan tol totalnya tetapi 1.000 km. “Jika jalanan dari Indonesia diperrelai, jalur darat mau terbantu sehingga distribusi barang berjalan mempan. Dengan demikian dapat menekan disparitas harga.”
Pemerintah sebaiknya menumbuhkan perekonomian daerah seajang, semaka bisa memberikan barang bawaan balik bagi kapal-kapal pengangkut barang saat ke pedi dalaman. “Pemerintah tak perlu membuang-buang anggaran lewat tol laut, berikan saja kepada swasta bahwa semasih ini sudah menjalaninya,” ucap Bambang.